Sat Lantas Polres Kuningan

2012-02-01T12:10:00.000+07:00

Stop Penggunaan Ponsel Saat Berkendara!

2011-07-13T18:22:00.001+07:00

TELEPON seluler alias ponsel lagi-lagi dituding menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Di Amerika Serikat, kecelakaan lalulintas yang dikaitkan dengan penggunaan ponsel meningkat sebesar 25 persen. Data tersebut berdasarkan penelitian di AS yang dilakukan oleh Governors Highway Safety Association (GHSA).
Seperti dilansir autoevolution (12/7/2011), penelitian tersebut melibatkan lebih dari 350 makalah ilmiah yang diterbitkan sejak tahun 2000. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ponsel menyebabkan pengemudi kehilangan sebagian waktunya ketika dibelakang kemudi, dan dalam beberapa kasus lebih sering menyebabkan luka ringan dan beberapa lagi cedera fatal.
"Meskipun banyak tulisan mengenai gangguan mengemudi, masih banyak yang tidak tahundengan jelas. Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk memecahkan kedua masalah tersebut dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya." ujar Barbara Harsha, Direktur Eksekutif GHSA.
Hal senada juga sepat terlontar dari Astrid Ellena Indriana Yunadi pemenang Miss Indonesia 2011 kepada okezone beberapa waktu lalu. "Ponsel memang membantu kita sehari-hari tetapi negatif ya itu menyebabkan kecelakaan gara-gara main ponsel. Sebisa mungkin harus dihindari, jangan sampai karena handphone jadi mengorbankan orang banyak termasuk sekitar," paparnya.
Dengan banyaknya kasus seperti itu GHSA merekomendasikan larangan penggunaan ponsel, dengan atau tanpa hansfree, pengemudi pemula yang dapat menyebabkan resiko lebih tinggi. Larangan penggunaan ponsel bagi pengemudi juga sudah mulai berlaku di 30 negara bagian di Amerika termasuk di District of Columbia dan 41 negara lain termasuk Washington DC melarang pengemudi ber-SMS ria.(http://autos.okezone.com/read/2011/07/13/87/479209/stop-penggunaan-ponsel-saat-berkendara)

Polres Kuningan Gelar Operasi Patuh Lodaya 2011

2011-07-13T17:23:00.006+07:00

Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan, mulai Senin tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tangal 24 Juli 2011 menggelar Operasi Patuh Lodaya 2011. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan situasi yang kondusif menjelang dilaksanakannya operasi ketupat lodaya 2011 serta mengantisipasi kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut bulan puasa maupun kegiatan lainnya, sehingga perlu memelihara Kamseltibcar lantas guna menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas lintas dengan cara memberikan himbauan serta penindakan terhadap para pelanggar perundang-undangan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuningan

Sasaran operasi yaitu pengguna jalan raya, yakni para pengemudi kendaraan, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4) selain itu juga melakukan patroli kedaerah rawan laka lantas, kemacetan dan pelanggaran.
Dengan adanya kegiatan Operasi Patuh Lodaya 2011 ini dihimbau kepada seluruh pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan bermotor agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Lalu Lintas Jalan (UULAJ) No. 22 tahun 2009.(R)

Ngantuk saat Menyetir Adalah Maut

2011-07-10T15:17:00.002+07:00

SEBUAH penelitian yang dilakukan lembaga amal Brake and Cambridge Weight Plan menunjukan bahwa satu dari delapan pengemudi tertidur saat mengemudi. Sang supir ini tertidur antara dua sampai 30 detik saat mereka sudah merasa sangat mengantuk.

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kecelakaan kendaraan yang diakibatkan oleh supir yang mengantuk. Lebih parahnya, kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan niaga seperti bus ataupun truk yang bisa mengakibatkan banyaknya korban jiwa.
Pada penelitian tersebut, satu dari empat responden mengaku akan tidur saat mereka sudah merasa mengantuk. Tapi, tidak kurang dari 86 persen memilih tetap melanjutkan perjalanan daripada menghentikan kendaraan suatu tempat yang aman untuk tidur.
“Kelelahan di belakang kemudi sangat membunuh. Saat kita mengemudi kendaraan adalah tanggung jawab besar yang harus diambil serius. Itu berarti kita harus berhenti saat merasa mengantuk dan tidak boleh memulai perjalanan saat lelah. Ini adalah masalah hidup dan mati," kata Julie Townsend, direktur kampanye Brake tersebut.
Tips yang diberikan untuk menghindari kecelakaan saat berkendara akibat mengantuk bukanlah dengan dibantu dengan minuman penambah energi. Kampanye tersebut meminta pengendara untuk menepi dan mencari tempat yang aman untuk sekedar memejamkan mata sejenak.
Tiba di tempat tujuan lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan, adalah lebih baik daripada kita tidak pernah sampai ke tujuan tersebut karena kecelakaan.

(zwr) http://autos.okezone.com/read/2011/07/13/87/479392/ngantuk-saat-menyetir-adalah-maut

Sidang Ditempat Pelanggaran Lalu Lintas

2011-05-13T08:00:00.002+07:00

Puluhan petugas dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuningan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kejasaan Negeri Kuningan, menggelar razia gabungan. Razia ini dilakukan di jalan raya Cilowa, Kramatmulya, tepatnya di depan rumah makan Lembah Ciremai, Kamis (12/5) pagi tadi, sekitar jam 09.00 sampai 12.00 WIB.

Dalam razia itu, petugas langsung menggelar sidang di lokasi razia bagi para pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. Mereka terdiri dari para pengendara sepeda motor dan mobil, baik yang melintas dari arah selatan maupun dari arah utara. Jenis pelanggarannya cukup beragam, antara lain surat-surat kendaraan yang tidak lengkap, tidak membawa surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan pelindung kepala (helm), dan lain-lain.

Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Lalu Lintas Polres Kuningan, Iptu Herbudiman S.Sos, menjelaskan selain dalam rangka menegakkan aturan, razia gabungan itu bertujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang undang-undang lalulintas. “Makanya seluruh pelanggaran langsung ditindak di tempat dan mengikuti sidang yang difasilitasi oleh pihak Kejaksaan Negeri,” tuturnya.

Dikatakannya, dengan adanya pola seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pengendara, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. “Rencananya razia seperti ini akan terus dilakukan secara rutin setiap bulannya. Karena itu kami berharap masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan cara ini, sehingga pada akhirnya dapat mentaati tata tertib lalu lintas," tegasnya.

(leh)(http://www.kuningannews.com/kuningan/tentang/politik-dan-hukum/3042-pelanggar-lalu-lintas-disidang-di-tempat.html)

Safety Riding untuk Cegah Kecelakaan

2011-04-15T15:09:00.002+07:00

JAKARTA– Bila merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas adalah kewajiban yang harus dijalankan. Tidak hanya wajib bagi pengendara, namun juga kondisi kendaraan dituntut harus dalam kondisi prima dan layak untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Pentingnya keselamatan lalu lintas di jalan raya juga menjadi satu sorotan khusus diler sepeda Motor Honda Jakarta Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS).

"Itulah sebabnya, edukasi berkendara yang aman lewat safety riding menjadi agenda rutin yang terus diadakan. Edukasi tersebut diberikan pada seluruh lapisan masyarakat mulai anak sekolah, komunitas sepeda motor, hingga lingkup perusahaan," tulis WMS dalam siaran pers yang diterima Okezone.Pada 12-13 April 2011 silam, Tim Safety Riding Promotion(SRP) WMS kembali menggelar acara Safety Riding Training Skills For Private Company di PT Asahimas Flat Glasss, Ancol Barat, Jakarta Utara.

Agenda dibagi dalam dua tahap, materi teori dan praktek. Sesi materi berisikan berbagai teknik berkendara seperti, pengereman, perlengkapan keamanan, etika lalu lintas, hingga teori berboncengan.

Sedangkan pada tahapan praktek, SRP memberikan berbagai teknik terapan ketika membawa sepeda motor. Teknik tersebut bermanfaat karena berisi dengan cara aplikasi aman dan nyaman berkendara sepeda motor.

Menariknya, Tim SRP juga menyediakan berbagai macam jenis lintasan untuk mengasah kemampuan peserta seperti slalom, papan keseimbangan ( Narrow Plank), jalan bergelombang (Bumpy Road), bahkan hingga teknik memarkir motor. Tidak ketinggalan, edukasi secara virtual juga disediakan SRP yaitu Honda Riding Trainer (HRT).

"Wahana sengaja kami undang untuk memberikan training safety riding, mengingat sebagian besar karyawan kami menggunakan sepeda motor, namun belum mengerti cara aman berkendara," jelas Sander Liberti, HSE Manager–Jakarta Factory PT Asahimas Flat Glass. (uky) http://autos.okezone.com/read/2011/04/15/53/446273/safety-riding-untuk-cegah-kecelakaan

Pembukaan Diklat Polisi Remaja (POLJA)

2011-01-15T12:05:00.006+07:00

Pada Tanggal 14 januari 2011 bertempat dihalaman Mapolres Kuningan telah dilaksanakan Upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Polisi Remaja (POLJA) angkatan ke -I tahun 2011yang di buka langsung oleh Kapolres Kuningan AKBP Dra. Hj. Yoyoh Indayah, M.Si. Dalam upacara tersebut dihadiri pula oleh Unsur Muspida, perwakilan dari DPRD, Kadisdikpora, Kepala Sekolah Tingkat SLTP/SLTA dan MTDS se Kab. Kuningan. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan terdiri dari pelajar SLTP sebanyak 50 orang dan SLTA sebanyak 30 Orang. Jumlah pendaftar yang akan mengikuti pelatihan sebanyak 265 orang namun sebelumnya diadakan seleksi dengan melalui tahap pemeriksaan kesehatan, kesamaptaan jasmani dan parade, sehingga di dapat 80 orang yang layak mengikuti pelatihan. Materi yang diberikan selama pelatihan yaitu :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian
2. Tugas pokok Fungsi Reskrim, Intel, Binmas, Lalu Lintas dan Sabhara
3. Beladiri Polri, Gatur Lantas dan senam Lantas
4. Diskusi kelompok, PBB dan tanya Jawab tentang Kepolisian

Hasil yang ingin dicapai pada pelatihan Polisi Remaja (POLJA) ini adalah mendidik dan mengarahkan kegiatan positif serta pengkaderan bagi para pelajar yang berminat menjadi anggota Polri dan meneruskan pendidikan dibidang lain sesuai bakat dan minat masing masing juga untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan para pelajar, memupuk rasa kekeluargaan diantara para peserta dan memiliki dedikasi yang tinggi serta menjadi contoh di lingkungan masyarakat. (min ops Lantas)

Trafo Baru Mulai Diangkut ke Kuningan

2010-09-08T07:56:00.000+07:00

RADAR CIREBON - Pengiriman trafo pengganti untuk Gardu Induk Pancalang Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, membutuhkan waktu tiga hari untuk tiga trafo. Sampai malam kemarin, baru satu dari tiga trafo yang dikirim dari Pelabuhan Cirebon menuju Gardu Induk Pancalang.

“Mudah-mudahan subuh ini bisa sampai di Pancalang. Kemudian kendaraan transporter balik lagi ke pelabuhan untuk ngangkut trafo yang kedua. Ya kira-kira tiga hari lah bisa selesai,” ujar Operator Multi Excel PT Samudra Indonesia, Husein, kepada Radar, Selasa malam (7/9).
Menurutnya, dalam perjalanan menuju Pancalang ada beberapa kendala yang ditemui khususnya karena jalur darat yang dilalui berkelok-kelok dan konturnya menanjak. Selain itu tikungan dan kemiringan perlu diperhatikan kestabilan trafo karena tidak boleh miring.
Kendaraan pengangkut harus berjalan sangat lamban, hanya 5 kilometer/jam, mengingat trafo yang diangkut itu memiliki berat 150 ton. Selain itu, lanjutnya, di dalam trafo itu juga terdapat banyak peralatan yang sensitif, seperti berisi 200 drum minyak, yang tidak boleh terkena goncangan sedikit pun.
Dalam perjalanan menuju Pancalang, sedikitnya ada empat jembatan yang akan dilalui di wilayah Kecamatan Mandirancan. Dan di empat jembatan tersebut sudah dipasangi jembatan darurat, sebab kalau tidak menggunakan jembatan darurat, dikhawatirkan jembatan tidak kuat menahan bobot trafo.
Kendala lainnya, masih kata Husein, adalah kepadatan arus lalu lintas. Sebab, pengiriman trafo tersebut dilakukan ditengah padatnya arus mudik. Sehingga pelaksanaan pengiriman dilakukan malam hari saja agar lalu lintas tidak terlalu padat. “Kita pakai pengawalan dalam perjalanan,” tuturnya saat ditemui di Jl Raya Ciperna (dekat pintu tol masuk Palikanci), saat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pancalang.
Pantauan Radar, pengiriman trafo tersebut dimulai sekitar pukul 16.00, sekitar pukul 19.00 trafo sudah tiba di dekat pintu masuk tol Palimanan-Kanci (Palikanci), namun awak transporter memilih beristirahat terlebih dahulu. Perjalanan menuju Desa Pancalang dilanjutkan sekitar pukul 22.00 dan diprediksi sampai di Gardu Induk Pancalang sekitar pukul 05.00, (8/9).
Terpisah, Manajer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan Cirebon, Mat Dahlan, berharap pengiriman ketiga trafo tersebut bisa selesai sesuai dengan jadwal. Pihaknya juga ikut memantau perjalanan trafo tersebut termasuk mengunjungi lokasi Gardu Induk Pancalang. “Mudah-mudahan selesai tepat waktu,” ujar dia, saat ditemui disela acara buka puasa bersama PT PLN APJ Cirebon, di Rumah Makan Kabayan, Jl Wahidin Kota Cirebon.
Dahlan menuturkan, momentum Idul Fitri menjadi keuntungan tersendiri dalam proses perbaikan di Gardu Induk Pancalang. Sebab, banyak perusahaan, pabrik, instansi pemerintah maupun swasta yang libur sehingga kebutuhan listrik untuk industri berkurang dan bebannya bisa dialihkan untuk konsumsi listrik rumah tangga. Namun, dia tetap mengimbau agar masyarakat tetap berhemat dalam pemakaian listrik.
Seperti diketahui, sebelum sampai di Pelabuhan Cirebon, trafo yang berasal dari Gardu Induk Bekasi dikirim lewat laut melalui Pelabuhan Tanjung Priok untuk kemudian menempuh perjalanan darat dari Kota Cirebon menuju Desa Pancalang, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. (yud)

Siapkan 1.500 Personil

2010-09-04T13:12:00.000+07:00

KUNINGAN - Polres Kuningan tidak mau kecolongan menghadapi dinamika lebaran, terutama menjelang kepadatan arus mudik dan arus balik pada H min 7 dan plus 7 Idul Fitri 1431 Hijriah. Sebagai antisipasi, Polres mengerahkan sedikitnya 1.500 personil. Itu tampak dari gelar pasukan operasi ketupat lodaya 2010, di Pandapa Paramarta, Kamis (2/9). Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Bupati Drs H Momon Rochmana MM.

Ribuan personil itu berasal dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka, Rafi, Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan.

“Dalam operasi ini, kita juga memang memerlukan Damkar dan petugas kesehatan untuk tetap siaga,” jelas Kapolres AKBP Hj Yoyoh Indayah MSi kepada Radar, kemarin.

Dibeberkan Yoyoh, sebanyak 1.500 pasukan dari berbagai komponen telah disiapkannya dalam satu komando Polres Kuningan. Sasaran utama mereka mencegah terjadinya kriminalitas sekaligus penanganannya secara cepat dan tepat.

Kapolres tidak memungkiri tingkat kerawanan kriminal menjelang lebaran tinggi. Untuk itu, Ia mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

”Bagi pemudik yang datang, tolong jaga kondusivitas. Nah, bagi yang mau bepergian jangan lupa berkoordinasi kepada RT atau RW setempat untuk keamanan. Jadi kalau ada patroli polisi, pihak RT atau RW bisa berkoordinasi enak,” kata Kapolres.

Selanjutnya, arus mudik dan arus balik H min 7 dan plus 7 lebaran juga menjadi perhatian prioritas. Dalam hal ini, Ia telah menyiapkan 7 pos PAM di tujuh titik. Di antaranya Pos PAM Caracas, Cirendang, Manis Lor, Kota Kuningan, Ciawigebang, Darma dan Luragung. ”Ketujuh Pos PAM ini fokus kita untuk sentral pengamanan arus mudik dan balik,” jelasnya.

Sementara, Wakil Bupati Drs H Momon Rochmana MM menjelaskan, operasi ketupat lodaya ini untuk menunjukan kesiapan Polri dalam menjaga dan mempertahankan wilayah. Sehingga, masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

”Diperkirakan jumlah pemudik di Indonesia tahun 2010 akan terjadi kenaikan mencapai 16,3 juta jiwa. Sedangkan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang akan digunakan mudik tahun 2010 diperkirakan mencapai 5 juta atau meningkat sekitar 12 persen dari tahun lalu.

Momon juga menggungkapkan bahwa berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, peningkatan volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan. Kemudian adanya penyempitan jalan, aktivitas pasar tumpah dan kurang disiplinnya para pengguna jalan, berdampak pada terjadinya kemacetan lalulintas yang cukup panjang.

“Dalam hal inilah seluruh jajaran Polri beserta instansi terkait merumuskan langkah-langkah inovatif dan cara bertindak yang efektif dalam mengatasi kemacetan,” tandasnya. (tat)

sumber ; http://radarcirebon.com/?p=2624

Ratusan Sopir Menyerbu Kantor Bupati Kuningan

2010-07-12T15:59:00.002+07:00

Metrotvnews.com, Kuningan: Ratusan sopir angkutan kota (angkot) 03 jurusan Cirendang-Pasar Baru dan angkot 04 rute Cirendang-Pramuka, Kuningan, Jawa Barat, demo di depan pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (12/7). Mereka menuntut agar diperkenankan mengangkut penumpang sampai Terminal Sadamantra Jalaksana.

Para sopir sempat longmars dari Terminal Cirendang menuju Kantor Bupati. Demonstran membentangkan berbagai macam poster berisi tuntutan agar mereka bisa membawa penumpang sampai Terminal Sadamantra Jalaksana, bukan cuma sampai Terminal Cirendang.

Aksi sempat menegang ketika para sopir menolak membubarkan diri dan tetap bertahan di depan pendopo bupati. Tapi keadaan cepat damai setelah para sopir ditenangkan koordinator aksi.

Unjuk rasa sebenarnya bukan yang pertama. Tapi aspirasi para sopir dianggap sepi. Dinas Perhubungan bersikukuh untuk melanjutkan surat keputusan bupati yang melarang angkot 03 dan 04 masuk Terminal Sadamantara.(ICH/Abdul Jalil Hermawan)

Helm Berstandar Jadi Penting

2010-04-26T15:52:00.002+07:00

Kewajiban menggunakan helm berstandar berlaku efektif awal bulan ini. Helm berstandar ditandai dengan label SNI singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Hal ini menandakan sarana berkendara ini telah lolos sejumlah pengujian yang menjamin keamanan kepala dan wajah dari benturan keras.
Kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor di Indonesia telah diberlakukan sejak 39 tahun lalu, berdasarkan maklumat yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Hoegeng pada 2 Agustus tahun 1971, yang mewajibkan pengendara sepeda motor bertopi pengaman.

Pada praktiknya masih tampak adanya pengemudi yang tidak mengindahkan ketentuan itu. Kalaupun menggunakan topi berpengaman, jenis yang digunakan beragam. Ada topi pekerja proyek yang hanya menutup bagian atas kepala, yang tingkat keamanan relatif rendah.

Ada juga helm yang bagian dalamnya berbantalan busa lunak sehingga tidak memadai melindungi kepala ketika terjadi benturan keras, saat pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor roda dua mengalami insiden.

Dengan sarana pelindung kepala seadanya itu terbukti tidak cukup aman melindungi bagian penting pada manusia itu. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kematian akibat kecelakaan pengendara sepeda motor yang masih tergolong tinggi dan terus meningkat di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia mengalami peningkatan dari 4.933 kasus pada 2007 menjadi 6.608 kasus tahun 2009. Sekitar 88 persen korban kecelakaan sepeda motor mengalami cedera kepala. Sekitar 67 persen korban kecelakaan itu merupakan usia produktif (20-39 tahun).

Ketentuan helm ber-SNI

Untuk menekan angka kematian itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/Per/ 6/2008 mewajibkan penggunaan SNI 1811:2007 dalam memproduksi helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Dengan keluarnya SK tersebut, semua produsen, termasuk importir helm, wajib memenuhi ketentuan itu.

Saat ini, di dunia terdapat 9 standar produk helm, antara lain dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, China, dan ISO (International Standard Organization).

Penyusunan Standar Nasional Indonesia, kata Kepala BSN Bambang Setiadi, mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan dalam standar Inggris, ISO, dan Jepang. ”Pemberlakuan SNI sebagai satu-satunya standar yang berlaku secara nasional akan menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan,” ujar Bambang.

Menurut Asosiasi Industri Helm Indonesia, ada 19 merek helm yang diproduksi delapan industri anggotanya telah mendapat sertifikasi SNI. ”Untuk tahun ini kapasitas produksi helm ber-SNI akan mencapai 24 juta unit, meningkat dari tahun lalu yang 14,6 juta unit,” kata Lim Thomas, staf ahli AIHI.

Sembilan parameter

Helm yang telah diberi label SNI adalah jenis helm yang telah lulus uji di laboratorium. Pengujian ini dilakukan oleh empat lembaga sertifikasi produk helm dan satu laboratorium uji helm yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Dalam pengujian ada sembilan parameter yang diukur, yaitu daya serap terhadap daya kejut dan penetrasi, efektivitas sistem penahan, kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang, uji ketahanan tali pemegang terhadap pergeseran dan keausan, uji impak miring, pelindung dagu, serta uji ketahanan material terhadap panas.

Untuk itu, helm harus menggunakan material yang kuat, tetapi bukan logam. Material ini tidak berubah bentuk jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat celsius sampai 55 derajat celsius selama minimal 4 jam, dan tidak terpengaruh radiasi sinar ultraviolet matahari.

Helm juga harus tahan dari pengaruh bensin, minyak, sabun, air, detergen, dan pembersih lainnya.

Konstruksi pelindung kepala itu juga harus memenuhi persyaratan, yaitu terdiri dari bagian tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama, yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata. Keliling lingkaran bagian dalam helm antara 500 dan 620 milimeter.

”Standar ini sebenarnya telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional itu sejak tahun 2007,” kata Dewi Odjar Ratna Komala, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan BSN.

Standar ini menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, meliputi klasifikasi helm standar terbuka atau tanpa penutup wajah (open face) dan helm standar tertutup (full-face).

Menurut penelitian Dietmar Otte dari Hannover Medical University, Jerman, dari kecelakaan bersepeda motor, benturan pada dagu mencapai 34,6 persen. Karena itu, lebih disarankan penggunaan helm tertutup dibandingkan helm terbuka.

Wajib berhelm SNI

Kewajiban penggunaan helm ber-SNI selama berlalu lintas, telah berlaku efektif 1 April 2010 lalu, yaitu berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan: ”Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, berupa helm Standar Nasional Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, BSN mengirimkan layanan pesan singkat secara massal (SMS blasting) yang diantaranya berisi ”Pilih Helm Ber-SNI, Pilih Selamat”. Pesan itu dikirimkan pada 7.000 nomor pelanggan layanan ponsel di Indonesia. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui komunitas sepeda motor di beberapa daerah di Tanah Air. (YUNI IKAWATI, kompas.com)

Wajib Pakai Helm SNI, Polisi Jangan Asal Tilang

2010-04-09T22:04:00.000+07:00

Bandung - Pemberlakuan peraturan wajib menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sejak 1 April 2010 lalu, bukan berarti polisi bisa menilang bikers yang tidak memakai helm berlogo SNI dengan seenaknya. Polisi justru harus lebih menekankan penggunaan helm yang aman bagi bikers.

Hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Agung Budi saat dihubungi detikbandung melalui telepon selular, Kamis (8/3/2010).

"Polisi sebagai penegak hukum harus lebih bijak dan arif. Bukan berarti yang tidak pakai helm SNI harus ditilang. Justru harus lebih menekankan fungsi helm sebagai pelindung kepala," ujarnya.

Menurut Agung, saat ini masyarakat banyak yang sudah memakai helm standar meski tidak berlogo SNI.

"Sekarang kan banyak yang sudah pakai helm yang menutupi telinga, itu kan sudah standar. Kecuali kalau yang pakai helm proyek, dari bentuknya saja sudah kelihatan. Jadi tidak semua yang tidak pakai helm berlogo SNI harus ditilang," tegasnya.

Saat ini, kata Agung, Dirlantas Polda Jabar terus melakukan sosialisasi penggunaan helm di setiap operasi atau razia yang digelar. "Kita sudah sosialisasi dan akan terus sosialisasi. Bukan hanya penggunaan helm SNI saja, tapi lebih menekankan ke fungsi helm itu sendiri," ujarnya.
(avi/lom)

Daftar Helm SNI yang Diakui Polda Metro Jaya

2010-04-09T22:02:00.002+07:00

Jakarta, (tvOne)

Pemerintah telah menerapkan peraturan wajib helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sejak 1 April 2010. Pengendara yang tidak menggunakan helm ber-SNI pun, akan dikenakan denda hingga Rp 250 ribu.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Minggu (4/4) melansir beberapa helm yang telah sesuai SNI. Helm-helm itu adalah NHK, GM, VOG, MAZ, MIX, INK, KYT, MDS, BMC, HIU, JPN, BESTI, CROSX, SMI, SHC, OTOKOGI, CABERG, HBC, dan Cargloss Helmet. Helm-helm itu diproduksi dan diimpor oleh PT Tara Kusuma Indah, UD Safety Motor, PT Dinaheti Motor Industri, PT Danapersadaraya Motor Industri, PT Mega Karya Mandiri, PT Inplasco, PT Helmindo Utama, serta CV Triona Multi Industri.

Sedangkan helm-helm bermerk terkenal antara lain Nolan, Arai, AGV, Shoei, Shark, dan KBC ternyata belum memiliki Standar Nasional Indonesia. (VIVAnews)

Himbauan...!!!

2010-04-02T01:59:00.000+07:00

Sosialisasi Penyalaan Lampu Besar Pada Siang Hari Untuk Sepeda Motor

2010-04-02T01:23:00.000+07:00

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 107 ayat 2 yang berbunyi "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari ", dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 293 ayat (2) yang berbunyi " Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)"

Kegiatan sosialisasi tersebut di khususkan bagi pengendara roda 2, kami Sat Lantas Polres Kuningan akan tersu melakukan sosialisasi UULAJ No. 22 Tahun 2009 sampai masyarakat sadar dan memahami semua yang kami soaialisasikan.

Pada dasarnya hasil survey kami dilapangan sudah hampir 70 % pengguna sepeda motor di Kab. Kuningan ini sudah menyalakan lampu besar pada siang hari, sisanya 20 % karena ketidaktahuan dan 10% menyalakan lampu hanya karena ada petugas, oleh karena itu kami menghimbau untuk sbagi pengendara sepeda motor untuk selalu menyalakan Lampu besar/utama pada siang hari ada ataupun tidak ada petugas.(minops)

Truck Gilas Motor, 1 Luka Parah

2010-02-05T10:44:00.001+07:00

KUNINGAN - Devi (25), warga Rt 11, Blok Wage, Kelurahan Cijoho terpaksa harus mendapat penanganan serius pihak medis. Pemuda tersebut mengalami luka cukup parah akibat insiden lalulintas di Jalan Siliwangi, Cijoho, Kamis sore (4/2), pukul 16.00. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Ciporang, Kuningan.

Insiden tersebut mengundang perhatian warga sekitar. Keterangan yang diperoleh di TKP menyebutkan, korban yang mengendarai motor Suzuki bernopol E 5982 HY melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Selatan lampu merah Cijoho.

Di jalan yang cukup padat itu, korban terkena senggol truk bernopol E 8681 YD. Truk tersebut bermuatan para pekerja pengolahan ubi jalar, di Desa Bandorasa Wetan yang akan pulang ke rumahnya.

Diduga terkejut, korban bersama motornya tak bisa mengendalikan diri. Motor korban terjatuh ke arah bawah depan mobil truk. Akibatnya baik motor maupun korban terseret beberapa meter.

Tak kuasa menahan panik, truk juga menghantam pinggir trotoar. Tak ayal, korban bukan hanya terseret, tapi tergilas bersama motornya hingga mengeluarkan suara cukup keras.

Kondisi korban benar-benar shock. Luka parah tampak di sekujur tubuhnya. Tak terkecuali motornya yang berwarna orange remuk digilas truk bermuatan cukup berat tersebut.

Beruntung puluhan penumpang truk dalam kondisi selamat. Tak ada satupun mengalami luka serius. Begitu juga sopir truk Nana (42), warga Desa Garawangi. Akibat kelalaiannya, sopir truk diamankan polisi ke Mapolres Kuningan.

Tim Satlantas Polres Kuningan yang sudah tiba di lokasi pun segera mengamankan mobil truk dan motor korban. Di sisi lain, melakukan olah TKP. Akibat peristiwa tersebut, ratusan warga berduyun-duyun menuju lokasi untuk sekadar melihat-lihat.

Jalan dua arah pun hampir macet. Antrean panjang kendaraan terjadi sehingga semua kendaraan, baik roda dua maupun empat terpaksa harus berjalan merayap, sambil melihat kondisi lakalantas tersebut.

”Awalnya motor itu kesenggol sama truk. Setelah itu motor jatuh tepat di depan kepala mobil. Wah ngeri Mas, motor sama penumpangnya sampai terseret mobil,” tutur Saman, warga Cijoho, di lokasi kejadian. (tat)(radarcrb)

Kecelakaan Lalu Lintas

2010-01-30T13:46:00.015+07:00

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian yang karena kealpaanya/ kelalaianya di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain (kendaraan lain, manusia dan atau benda mati) sehingga menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.

1. Faktor yang mempengaruhi kecelakaan

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadikanya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

2. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu.Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

3. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan technologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.

4. Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

5. Faktor Cuaca

Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

6. Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan.

Meskipun kecelakaan merupakan perbuatan yang tidak disengaja tapi pidana bagi pelaku kecelakaan tersebut berlaku. Pidana yang berlaku bagi pelaku kecelakaan tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan UULAJ No. 22 tahun 2009. Pasal-pasal yang mengatur kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Ø Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ø Pasal 360

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Ø Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

b. UULAJ No. 22 Tahun 2009

Ø Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ø Pasal 311

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ø Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ø Pasal 313

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ø Pasal 314

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Ø Pasal 315

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

7. Kesimpulan

Kecelakaan Lalu Lintas adalah perbuatan yang tidak disengaja yang menyebabkan meninggal/lukanya orang maupun kerugian Materi. Terkadang kita masih terus berdebat dan mencari kebenaran dan kesalahan akibat kecelakaan tersebut. Bagi korban kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan santunan asuransi dari Jasa Raharja dapat dilihat di http://www.jasaraharja.co.id, selain dari Jasa Raharja santunan kecelakaan juga dapat diberikan oleh pihak yang terlibat kecelakaan terhadap korban sesuai kemampuan berdasarkan batas kewajaran. (minopslts)

Ada Tips Naik Motor Matic (Automatic) Saat di Tanjakan atau jalan berbelok....

2010-01-29T17:32:00.004+07:00

Saat mengendarai kendaraan di jalan berliku dan naik-turun membutuhkan keahlian khusus. Mengingat pada medan seperti ini pengemudi harus lihai dalam mengatur power dan lincah dalam mengendalikan arah kendaraan. Adakalanya kendaraan kehilangan power saat di tanjakan dan sulit dikendalikan saat melalui jalan turunan dan menikung, karena kecepatan bertambah.

Pada kendaraan yang menggunakan perseneling manual, pengendara harus sigap dalam memainkan tongkat perseneling supaya kendaraan tidak kehilangan kendali. Saat mendaki, kendaraan membutuhkan tenaga (torque) yang kuat, dalam waktu yang tepat perseneling harus dipindahkan ke gigi lebih rendah (misalnya dari gigi 4 ke gigi 3, atau gigi 3 ke 2). Jika perpindahan ini terlambat dilakukan kendaraan akan kehilangan tenaga. Selanjutnya laju kendaraan terasa berat untuk mendaki. Begitu juga saat melalui jalan turunan, disarankan juga harus menggunakan gigi yang rendah. Hal ini untuk memanfaatkan efek engine braking dan akan membantu proses pengereman, karena laju kendaraan akan tertahan oleh putaran mesin yang melambat. Pada saat yang bersamaan memungkinkan pengemudi lebih leluasa untuk mengarahkan kendaraan pada saat melalui tikungan.

Pada perseneling otomatis tidak dibutuhkan perpindahan gigi secara berulang-ulang ketika melalui jalan tanjakan atau turunan. Pengemudi tidak perlu repot-repot memainkan gigi perseneling karena fungsi itu diambil alih perseneling secara otomatis. Pengemudi cukup menggeser sekali saja tongkat perseneling ke posisi 2 atau L (1). Secara otomatis perseneling akan mengatur perpindahan gigi menuju gigi yang lebih rendah pada saat menanjak dan menurun. Pada tanjakan bertujuan untuk menambah power. Dan pada jalan turunan melakukan engine braking, untuk efisiensi kerja pengereman. Karena pengaturan gigi percepatan sudah diambil alih oleh kerja perseneling, konsentrasi pengemudi lebih fokus untuk mengarahkan laju kendaraan. Dengan ini tentu pengemudi akan lebih aman dan nyaman walaupun melewati jalan yang berliku dan naik-turun.

SUDAHKAH ANDA DISIPLIN BERLALU LINTAS....?

2010-01-25T16:46:00.006+07:00

Sudahkah anda disiplin berlalu lintas….??? mungkin jawabnya berbeda beda, kali ini kami ingin pendapat dari anda atau pengalaman anda saat mengendarai kendaraan bermotor baik itu saat anda kena tilang oleh petugas, ketidakdisiplinan anda saat berkendara atau hal-hal lain yang berhubungan dengan lalu lintas khususnya menyangkut UULAJ No. 22 Tahun 2009 dan anda juga bisa memberi saran kepada kami jika tentang lalu lintas khususnya di Kab. Kuningan. Saran dan Pendapat anda adalah pelajaran bagi kami untuk lebih baik, terima kasih. (minltsreskng)

Nyalakan Lampu Siang Hari dan Gunakan Helm Standar

2010-01-13T16:11:00.003+07:00

Menurut UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan , pasal :

Pasal 291 :

Ayat (1) = Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (2) = Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pasal 293

Ayat (1) = Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Ayat (2) = Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menyalakan lampu di siang hari saat berkendara di jalan bertujuan agar mudah terlihat oleh kendaraan lain, khususnya roda empat dan lebih. Muaranya adalah agar mengurangi tingkat kecelakaan di jalan sedangkan yang dimaksud dengan Standar helm bagi pengendara yang berjenis half face hingga full face yang disertai tali pengaman sehingga aman bagi pengendara," bukan helm cetok / batok yang tingkat keamanannya tidak ada.

Mari kita patuhi peraturan tersebut dan selalu tertib saat berkendara karena peraturan tersebut untuk keselamatan kita semua khususnya pengguna kendaraan bermotor.(14/1 Minops)/ryn

SOSIALISASIKAN UULAJ NO 22 TAHUN 2009

2009-12-25T08:08:00.001+07:00

Kapolri jenderal pol. Bambang hendarso menyatakan “kita semua patut bergembira dan bersyukur” berkat, kerja keras jajaran dit lantas polri, khususnya yang diemban oleh tim ruu llaj, berhasil mendukung terbentuknya uu no 22 tahun 2009. Pada awalnya, tambah kapolri ruu llaj yang digagas oleh departemen perhubungan, terkesan akan merubah total uu no.14 tahun 1992 dari 74 pasal menjadi 190 pasal, serta cenderung mengabaikan aspek keharmonisasian dengan perundangan terkait lainnya, dan tidak dikoordinasikan dengan institusi yang bersangkutan, sehingga menimbulkan permasalahan menyangkut susbtansi materi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang polri.

Kapolri menyampaikan penghargaan atas upaya keras dari jajaran lalu lintas, sehingga dapat terbentuk undang – undang yang lebih sempurna, efektif dan aplikatif dalam hal ikhwal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu liintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang – undang lainnya.

Lebih lanjut dikatakan memahami proses pembentukan dan nuansa psikologis yang melatari terbentuknya uu no 22 tahun 2009 sebagaimana yang saya sampaikan, adalah penting. Namun demikian, ke depan, yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat emnjawab dan menjalankan amanah yang tertuang di dlamnya. Sesuai dengan pasal 7 ( 2 ) e, dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas, sebagai suatu : “urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Selanjutnya, tugas dan fungsi polri tersebut, diperinci pada pasal 12, meliputi 9 hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan sim kendaraan bermotor.

2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

7. Pendidikan berlalu lintas.

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Selain itu, dalam undang – undang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terkoorfinasi melibatkan pemerintah, pemda, badan hukum dan masyarakat, yang terwadahi dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan.

menyadari cakupan tugas dan fungsi polri dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan dalam uu no 22 tahun 2009, yang sangat luas dan mengandung kewenangan yang sangat besar, dl mana hal tersebut juga merupakan hasil sumbang pemikiran para perwira sekalian, maka dalam kesempatan ini, saya minta kepada segenap jajaran polri, khususnya fungsi lantas, untuk secepatnya membenahi dirl, meningkatkan kinerja dan menata sistem dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas, sehingga polri dapat menjalankan uu no 22 tahun 2009 dengan baik, serta mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Kapolri mengatakan kemampuan kita dalam mengimplementasikan uu tersebut, akan sangat menentukan eksistensi polri, sebagai institusi yang dipercayai masyarakat dan diamanahi oleh undang – undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kelalulintasan, memelihara kamtibcarlantas, serta menegakkan hukum. Dalam hal ini, saya berpesan : jangan sampai polri tidak mampu melakukan pekerjaan yang diprakarsai oleh dirinya sendiri.

Berbicara masalah eksistensi polri, saya minta kepada perwira sekalian, agar selalu membuka wawasan berpikir. Yang luas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan yang dimiliki. Cermati perkembangan lingkungan, dinamika serta tuntutan masyarakat yang terjadi, sehingga kita akan mampu menampilkan kinerja yang terbaik, cepat dalam memberikan layanan, transparan, akuntabel, serta terwujud kamtibcar lantas dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam kesempatan ini pula, perlu saya sampaikan bahwa, dengan adanya uu no 22 tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa polri akan berorientasi pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi polri dl bidang lalu lintas, berikut kewenangan – kewenangan yang melekat, berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Sebagai contoh : registrasi kendaraan bermotor berkaitan erat dengan scientific crime investigation, maupun kesatuan data base finger print untuk kepentingan identifikasi pemilik sim, juga memiliki kaitan dengan investigasi kriminal. Demikian juga dalam hal manajemen operasional lalu lintas, polri menjadi bagian yang penting dan menentukan guna terwujudnya sistem transportasi publik yang aman, nyaman dan lancar.

Hal tersebut menunjukkan koneksitas yang tinggi, antara implementasi tugas dan fungsi polri dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan banyak aspek lainnya dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan. Untuk itu, saya mengingatkan pentingnya hubungan kemitraan yang sinergis, dengan berbagai komponen bangsa, mulai dari pemerintahan baik di tingkat pusat dan di daerah, atpm (agen tunggal pemegang merk), kalangan akademisi, sampai dengan organisasi masyarakat yang concern dengan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya kapolri menegaskan guna menjamin terwujudnya performa polri dalam penugasan bidang lalu lintas sebagaimana tugas yang digariskan dalam undang – undang, agar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan ketentuan etika profesi (core values), maka diperlukan dukungan dari segenap pengemban fungsi kepolisian lainnya yang terkait, dan pengawasan yang efektif, tidak saja dengan mengandalkan pengawasan eksternal dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga ombudsman, lsm, individu serta kelompok masyarakat, ataupun media sebagai wujud mekanisme check and balances, tetapi juga pengawasan internal dalam bentuk pengawasan manajerial dari para pimpinan fungsi lalu lintas maupun pengawasan dari pengemban fungsi pengawasan lingkup internal polri.

Dalam uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini, terdapat beberapa prinsip penting yang paralel dengan praktek good governance .and clean government. Diantaranya adalah mencantumkan asas transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, partisipatif, manfaat, efisiensi dan efektif, keseimbangan, terpadu dan kemandirian. Dengan demikian regulasi ini telah menjadi landasan pelaksanaan tugas, yang sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka acara sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen untuk lebih meningkatkan sinergitas antara fungsi lalu lintas dan fungsi -fungsi lainnya yang terkait, baik sebagai pendukung maupun mengemban misi pengawasan. Dengan demikian, diharapkan polri, khususnya jajaran yang mengemban fungsi kelalulintasan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dl samping itu, fungsi pengawasan internal juga diharapkan mampu menjaga dan mengawal dinamika operasional pengemban fungsi lalu lintas, agar senantiasa berjalan sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi polri, khususnya program unggulan –quick wins.

Kapolri mengingatkan, saat ini kita tengah menjalankan reformasi birokrasi polri, meliputi lima program utama yaitu : evaluasi kinerja dan profil polri 2025, quick wins, restrukturisasi organisasi, manajemen sdm dan remunerasi, serta manajemen perubahan, sebagai penjabaran amanah yang ada dalam uu no 17 tahun 2007 serta grand strategi polri tahun 2005 – 2025. Reformasi birokrasi ini, adalah untuk mengakselerasikan proses perubahan dan membangun kultur polri secara konseptual, konsisten, dan berkesinambungan, demi mencapai output polri yang mampu menampilkan profesionalitas, menunjukkan spirit dan etos kerja yang tinggi, berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas.

Reformasi birokrasi ini, dilaksanakan salah satunya, melalui program unggulan quick wins, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada polri dalam waktu yang cepat, dl mana dua diantara empat program dl dalamnya, secara langsung mengait dengan tugas kelalulintasan, yakni quick response dan transparansi pelayanan ssb.

Kita patut berbangga bahwa polri merupakan salah satu institusi yang paling cepat merespon kebijakan pemerintah dalam hal reformasi birokrasi, dl mana pada tanggal 30 januari yang lalu, program quick wins telah di launching oleh bapak presiden ri, dengan fungsi lalu lintas sebagai penjuru. Setelah itu, bertepatan dengan peringatan ha.ri bhayangkara 1 juli 2009, polri meluncurkan program “integrated system pelayanan lalu lintas”, yang merupakan sistem pelayanan administrasi sim, stnk dan bpkb serta kecelakaan lalu – lintas terintegrasi secara on line dengan perbankan (bri) ,bea cukai, 17 a.t.p.m dan jasa raharja. Melalui program ini pelayanan akan semakin cepat, murah, mudah, transparan dan akuntabel.

Ini semua, sebenarnya menunjukkan keterkaitan erat antara fungsi lalu lintas dengan penjabaran reformasi birokrasi polri. Para perwira sekalian tentunya menyadari bahwa fungsi lalu lintas, merupakan salah satu core bussiness dl lingkungan polri, karena karakteristik tugasnya yang mencakup tiga rumusan tugas pokok polri, serta banyak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, lalu lintas merupakan etalase polri, dimana sorotan publik akan banyak tertumpu kepada kinerja lalu lintas, sehingga ini menjadikan fungsi lalu lintas menjadi sangat strategis berkenaan dengan strategi membangun kepercayaan masyarakat sekaligus upaya internal polri untuk mengakselerasikan transformasi kultural.

Performa fungsi lalu lintas dalam pelaksanaan tugas akan banyak mempengaruhi citra polisi, bisa saja bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pelayanan, penegakan hukum, maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, senantiasa bersifat korelatif linier terhadap image polri.

Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh polri, serta dijadikan sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka good government ( pemerintah yang bersih ).

Memahami hal tersebut, sya harapkan agar fungsi propam melalui kegiatannya baik yang bersifat preemtif, preventif, amupun represif, mampu mengeliminir berbagai potensi maupun ancaman faktual dalam pelaksanaan tugas dan fungsi polri di bidang kelalulintasan seperti berupa penyimpangan perilaku anggota, penyalahgunaan kewenangan, maupun komplain masyarakat.

Hendaknya dipahami oleh jajaran propam bahwa dalam pelaksanaan pengawasan internal, lebih lanjut diutamakan kepada aspek pencegahan, serta terwujudnya keterpaduan dengan fungsi terkait. Namun demikian, manakala ditemukan terjadi penyimpangan maupun pelanggaran terhadap aturan, baik kode etik profesi polri maupun disiplin, bahkan pidana, saya minta segenap jajaran propam untuk tidak ragu – ragu dalam mengambil tindakan, yang tentunya dilandasi prinsip obyektif, cepat, dan mengandung kepastian hukum.

Dengan demikian, kemampuan propam dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta membina hubungan yang sinergis dengan obyek pengawasan, akan sangat mendukung pencapaian kebijakan reformasi birokrasi polri, khususnya program unggulan quick wins dalam bidang lalu lintas.

Demikian juga, kepada para pengemban fungsi pendukung, seperti fungsi samapta berikut jajarannya, saya minta dapat memahami isi undang – undang ini dengan baik, mengingat tugas -tugas kesamaptaan cukup identik dengan beberapa bentuk penugasan lalu lintas. Sedangkan untuk para pengemban fungsi bina mitra, saya harapkan dapat membantu mensosialisasikan perundangan yang baru ini kepada mitra polri maupun segenap masyarakat, sehingga akan terwujud budaya sadar dan patuh hukum. Untuk para pengemban fungsi pembinaan hukum (binkum), saya harapkan senantiasa memantau dan mengkaji penerapan undang – undang ini, serta memberikan bimbingan teknis dalam hal penerapan hukum pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh polri.

Melihat kenyataan yang berkembang dan berbagai persoalan di lapangan, terutama dalam tugas-tugas polisi yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, secara jujur harus kita akui bahwa masih banyak hal yang perlu kita persiapkan secara maksimal, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara maksimal penting untuk diingat bahwa pada gilirannya masyarakatlah yang akan menilai bahwa polri memang mampu untuk melaksanakan amanah undang – undang dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga masyarakat juga yang akan menilai tentang kepatutan polri untuk mengemban berbagai kewenangan tersebut dibandingkan dengan pihak lain. (Thank for: http://cecepherm.wordpress.com)

SOSIALISASI UULAJ NO. 22/2009 MELALUI APEL BESAR MASYARAKAT PECINTA LALU LINTAS

2009-12-16T11:42:00.005+07:00

Jajaran Polres Kuningan menggelar kegiatan Apel Besar Pecinta Tertib Lalu-lintas, di Halaman Mapolres Kuningan, Rabu (9/12). Apel dilakukan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Program Seratus Hari Polri.Tampil selaku Pembina Apel, Kasatlantas AKP S Komarna dengan pimpinan apel KBO Satlantas IPTU Herbudiman, S.Sos. Selain jajaran Satlantas, apel juga diikuti oleh para klub motor se Kabupaten Kuningan.

Usai apel, dilanjutkan dengan kegiatan konvoi kendaraan roda dua di sepanjang jalan kota. Konvoi dilakukan untuk sosialisasi secara langsung beberapa ketentuan UU baru Nomor 22 Tahun 2009. Seperti penyalaan lampu besar sepeda motor di siang hari, pemberlakuan stop jalan kiri pada lampu merah, penggunaan helm standar bagi pengendara, termasuk boncengannya, serta penegasan pembuatan SIM bagi warga berusia 17 tahun, atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kasatlantas AKP S Komarna, menjelaskan, sosialisasi UU baru ini sangat penting guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Sehingga angka lakalantas bisa ditekan dengan baik.

“Potensi pelanggaran lalu-lintas memang merata di semua kalangan profesi dan latar belakang pendidikan. Karena itu, kami menggelar Apel Besar ini untuk menggencarkan sosialisasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan,” terang Kasatlantas AKP Komarna, diamini KBO Satlantas IPTU Herbudiman, S.Sos., usai apel besarnya, kepada Radar.

Melalui apel besar polisi ini, Komarna mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan moral membudayakan tertib berlalu lintas. Sosialisasi ini akan terus digelarnya ke setiap komponen masyarakat.

“Jadi tidak hanya sekarang. Sosialisasi akan terus berlanjut sampai masyarakat betul-betul mengetahui peraturan lalu lintas ini,” katanya.

Pihaknya juga sudah masuk ke komponen sekolah, terutama siswa-siswi dalam sosialisasi ini. Ia mengakui banyak siswa sudah membawa kendaraan roda dua ke sekolahnya, namun belum memiliki SIM.

Namun pihaknya tidak akan serta merta melakukan tindakan refresif. Upaya yang ditempuhnya berbentuk persuasive terlebih dulu. “Untuk sementara para siswa yang belum usia 17 tahun, atau otomatis belum memiliki KTP kita toleransi dulu. Tapi jika masih terus dilanggar, kita akan bertindak,” ujarnya. (tat. radar cirebon)

Pameran Lalu Lintas di Polres Kuningan

2009-12-05T16:26:00.001+07:00

Sabtu 05 Desember 2009, Kasat Lantas membuka Pameran Lalu Lintas di Halaman Mapolres Kuningan, hal ini di maksudkan sebagai salah satu program 100 hari lalu lintas. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah lalu lintas bisa datang langsung, dalam pameran ini masyarakat bisa menemukan informasi yang berhubungan dengan lali lintas mulai dari mulai dari kendaraan dinas lantas, UU No. 22 tahun 2009, rambu-rambu lalu lintas dan informasi lain tentang lalu lintas. Pameran lalu lintas ini di buka setiap hari Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d 14.00 Wib selama 2 Minggu dan dibuka untuk umum.

Supir Tronton Jadi Tersangka

2009-12-03T15:57:00.005+07:00

Tabrakan di sekitar Jembatan Ciharendong, Selasa (1/12), kini diproses polisi. Pihak kepolisian bahkan menetapkan sopir tronton bernama Yudin (30), warga Ciamis, sebagai tersangka. Menurut Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Komarna, penyidikan terhadap peristiwa itu masih berlangsung. “Sopir bisa dijerat oleh pasal 359 dan 360 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain,” tandasnya.

Pimpinan perusahaan, kata Komarna, juga bisa diperiksa. Pasalnya, muatan barang dinilai melebihi kapasitas. Seharusnya, muatan barang tersebut tidak boleh melebihi 12 ton. Sedangkan pada saat itu, tronton mengangkut pakan ternak seberat 23 ton. Jalan Ciharendong memang dinilai sejumlah kalangan rawan kecelakaan. Selain menurun, jalan itu cukup menikung. Sebagian masyarakat menganggap bahwa jembatan itu ada penghuninya. (ded) (sumber:radarcirebon)

Sat Lantas Polres Kuningan Bagikan 100 Helm Standar

2009-12-02T15:51:00.010+07:00

Dalam rangka Ops Zebra Lodaya 2009 dan Mendukung Program 100 Hari serta Sosialisasi UULAJ No. 22/2009, Sat Lantas Polres Kuningan mengadakan kampanye keselamatan dengan membagikan ±100 helm Standar kepada masyarakat pengguna sepeda motor, rabu (02/12) helm standar tersebut di berikan kepada mereka yang masih memakai helm batok (cetok) baik pengendara maupun penumpang .
Sesuai dengan UULAJ No. 22/2009 pada saat mengendari sepeda motor pengendara dan penumpang wajib menggunakan Helm Standar Indonesia (SNI) oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat yang menggunakan sepeda motor wajib memakai helm standar baik pengendara maupun penumpang.
Kegiatan tersebut mendapat respon baik dari masyarakat yang mendapatkan helm standar, selain membagikan helm standar, Sat Lantas Polres Kuningan Juga membagikan selembaran himbauan kepada pengguna jalan, himbauan tersebut berisikan tentang sosialisasi UULAJ No. 22/2009.
kegiatan ini terlaksana dengan adanya kerja sama Sat Lantas Polres Kuningan dengan Dealer Arista Kuningan dan berbagai pihak yang ikut mensukseskan kegiatan ini, mudah-mudahan untuk kerjasama ini dapat terus terjalin pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. (minops ltsreskng)

Giat Simpatik "Zebra Lodaya 2009"

2009-11-26T10:54:00.000+07:00

Sat Lantas Polres Kuningan, Kamis Pagi 26 Nopember 2009 melaksanakan Operasi Simpatik dalam rangka Ops. Zebra Lodaya 2009 dan mendukung Program 100 hari Kabinet bersatu Jilid II Pemerintahan. Agenda Ops Zebra Lodaya dilaksanakan selama 10 hari dimulai tanggal 25 Nopember 2009 s/d 04 Desember 2009. hasil dari kegiatan tersebut di dapat sejumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 45 pelanggaran dengan teguran, diantaranya tidak menggunakan Helm Standar, tidak menyalkan lampu besar siang hari, perlengkapan kendaraan, surat-surat dan sabuk keselamatan. Tindakan Simpatik ini dilakukan dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar dan jika ditemukan pelanggaran yang dapat berakibat kecelakaan dapat dikenakan Tilang.

SIM Keliling

2009-11-19T12:52:00.000+07:00

Dalam rangka mendukung Program 100 Hari Kerja Kabinet Bersatu Jilid II khususnya di bidang Lalu Lintas Polri, Sat Lantas polres Kuningan bekerja sama dengan Bag Lantas Polwil Cirebon mengadakan Percepatan Pelayanan Publik melalui SIM Keliling yang hari ini tanggal 19 Nopember 2009 di adakan di Taman Kota kabupaten kuningan.

Car Free Day Di Kab. Kuningan

2009-11-19T12:46:00.000+07:00

Kabupaten Kuningan mulai mencanangkan hari bebas kendaraan atau car free day, di sepanjang Jalan Siliwangi, Kota Kuningan, guna mengurangi beban polusi udara yang ralatif tinggi di Jawa Barat. Kegiatan ini pun makin menguatkan posisi Kuningan sebagai kabupaten konservasi.

Pelaksanaan hari bebas kendaraan diresmikan oleh Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda bersama Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan, Minggu (15/11) pagi. Nantinya, tiap hari Minggu, mulai pukul 06.00 sampai 09.00, kendaraan bermotor tidak diizinkan melintas di sepanjang lima kilometer Jalan Siliwangi, dari titik Bundaran Cijoho hingga Taman Kota Kuningan. Hal ini seperti pelaksanaan hari bebas kendaraan di pusat Kota Jakarta.

"Inti kegiatan ini adalah mengurangi kadar polusi udara di Kuningan. Meskipun tingkat pencemaran udara nya masih rendah, tetapi kami memberi kontribusi pengurangan polusi udara di Jabar maupun nasional," jelas Atik Suherman, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kuningan.

Saat ini, tingkat polusi udara di Kuningan masih di bawah ambang batas. Namun, mengacu pada tingginya pencemaran udara di Jabar, yang bahkan diperkirakan tertinggi di Indonesia, Kabupaten Kuningan tergerak ikut mengurangi beban pencemaran itu. Atik menjelaskan, penyumbang pencemaran udara di Jabar adalah kabupaten/kota yang padat kendaraan dan banyak kawasan industri. Sedangkan kabupaten/kota lainnya, termasuk Kuningan, berperan sebagai paru-paru provinsi.

Oleh karena itu, Kuningan yang telah mencanangkan diri sebagai kabupaten konservasi tergerak untuk ikut bertanggung jawab memelihara kualitas udara di Jabar. Bentunya dengan hari bebas kendaraan, selain melakukan uji emisi gas buang yang telah dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Jabar.

Upaya lain yang selama ini telah dijalankan masyarakat Kuningan dan secara tak langsung menjaga kualitas udara di Jabar adalah program pengantin peduli lingkungan, gerakan pembuatan hutan kota di tiap kecamatan, dan proyek pembangunan Kebun Raya Kuningan. "Kami hanya berpartisipasi mengurangi dampak pemanasan global. Kuningan juga ingin mengurangi beban polusi udara yang sudah parah di kota besar," tambah Atik. (doc. Kompas.com)

Sat Lantas Polres Kuningan Sosialisasikan UULAJ No. 22 Tahun 2009

2009-11-05T07:28:00.000+07:00

Sat lantas Polres Kuningan melakukan sosialisasi dengan memberikan brosur himbauan kepada para pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor, himbauan tersebut berisikan tentang penyalaan lampu pada siang hari, penggunaan helm standar dan atuaran belok kiri di persimpangan jalan yang terdapat ada lampu merah mengikuti isyarat lampu merah.
Kegiatan Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga masyarakat pengguna jalan mengerti dan mematuhi apa yang telah di atur dalam UULAJ No. 22 Tahun 2009, sehingga apabila ada penindakan dari anggota maka hal tersebut tidak menjadi awam bagi masyarakat.
Buat para pengguna jalan raya patuhilah peraturan lalu lintas karena disiplin lalu lintas adalah kunci keselamatan.

Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian RI

2009-11-04T11:33:00.000+07:00

TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI PP NO. 31 TAHUN 2004

INFORMASI HARI INI

2009-11-03T09:59:00.000+07:00

TIDAK ADA INFORMASI UNTUK HARI INI

Buku Tamu

2009-11-01T17:53:00.005+07:00

<p>&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;a href="http://www6.shoutmix.com/?lantas"&amp;gt;View shoutbox&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; </p>

ShoutMix chat widget

TRANSPARANSI PENERBITAN SIM

2009-10-26T14:55:00.002+07:00

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalulintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor baik R4 maupun R2.

Dasar Hukum SIM :

UU No. 22 Thn 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
PP. 44 Thn 1993

Biaya Pembuatan SIM menurut PP No. 31 Tahun 2004 yaitu :

SIM Baru : Rp. 75.000,-
SIM Perpanjangan : Rp. 60.000,-

Syarat-syarat/Mekanisme Penerbitan SIM :

Berusia 17 Tahun.
KTP/Paspor, KIMS.
Ijazah /Sertifikat Mengemudi (Bagi yang pernah Kursus Mengemudi)
Sehat Jasmani yang di Sahkan Oleh Dokter Umum/ Polri.
Loket 1 Pendaftaran
Loket 2 Pembayaran ke BRI
Ujian Praktek SIM
Ujian Teori SIM
Pemotoan SIM
Loket 3 Pengambilan SIM (Apabila Dalam Ujian SIM Pemohon tidak lulus maka diulangi setelah 2 Minggu)
Waktu Pembuatan SIM Baru 120 Menit
Waktu Pembuatan SIM Perpanjangan 30 Menit

Ketentuan Pidana Berdasarkan UULAJ No. 22 TH 2009 :

Pasal 281 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 288 Ayat (2) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Pembuatan SIM Sat Lantas Polres Kuningan menghimbau kepada para pemohon SIM agar tidak melalui Calo/Perantara.

UULAJ No. 22 Thn 2009 sudah berlaku

2009-10-24T16:06:00.000+07:00

Sat lantas Polres Kuningan telah memberlakukan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, meskipun sudah berlaku tapi masih ada pasal-pasal yang masih dalam tahap sosialisasi, diantaranya pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu pada siang hari, malam dan pagi hari dan pasal tentang penggunaan helm standar nasional indonesia.
dengan diberlakukannya UULAJ No. 22 th 2009 ini diharapkan kedepan masyarakat indonesia umumnya dan kuningan khususnya dapat lebih disiplin pada saat mengendarai kendaraan bermotor karena dari disiplin itu pula dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

download UU No. 22 tahun 2009 di http://www.hubdat.web.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

Sat Lantas Polres Kuningan Memberikan Himbauan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

2009-10-14T09:17:00.000+07:00

QUICK WINS

2009-10-14T06:57:00.000+07:00

Mabes Polri menetapkan empat program unggulan sebagai quick win dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Keempat program unggulan dimaksud adalah

quick response patroli Samapta
transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB
transparansi pelayanan penyidikan (SP2HP)
transparansi dalam rekrutmen personel Pori